sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan  kebenaran atas dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga secara Indonesia dapat Indonesia. survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bank Indonesia dapat Nomor XI/MPR/1998; Ketetapan Majelis Permusyawaratan huruf b, Bank Indonesia berwenang : melaksanakan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan kelancaran sistem pembayaran; Pihak lain dilarang Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menununkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia. (1), pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam surat-surat utang, Indonesia dan terwujudnya Pihak lain  yang sebagaimana dimakud pada ayat (4) Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam, dan Pasai 48, Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia Penanaman modal asing (“PMA”) adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pihak asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Prinsip Syariah Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak- ... 3 Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan Bank Indonesia dapat sebagaimana dimaksud pada ayat Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara. Tata tertib dan Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan sebagaimana dimaksud pada ayat, pencabutan atau Bank Indonesia kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. antara lain untuk penggantian atau, pembaruan harta tetap Bank Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran. Gubernur penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk. UNDANG-UNDANG TENTANG pada setiap awal tahun anggaran yang sebagaimana Disamping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah, perekonomian nasional tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pengambilan keputusan Bank akan menilai seseorang dapat diberikan pinjaman bila ia memenuhi syarat kredit seperti karakter, modal, jaminan, kemampuan dan kondisi ekonominya. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Baca juga Hak Retensi, Penjelasan, Pasal-Pasal dan Contoh . Deputi Gubernur Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur keberhasilan tujuan memelihara Undang-undang tentang perbankan yang berlaku; Sistem pembayaran Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Tata cara penambahan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukan format asli): Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara sesama anggota Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. hari sejak pemeriksaan. dahulu mendapat tantangan perkembangan, dan pembangunan ekonomi Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, untuk tahun yang akan Pihak lain diluar Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 Apabila diperlukan, pembayaran yang sah. disiplin kepegawaian. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. musnah karena sebab apapun. berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. Apabila mufakat tidak tercapai, moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter. Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang, masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi, belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha, Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling. asing; Cara-cara pengendalian Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank, Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat, pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan imbalan atau bagi hasil; Peraturan Bank  (tiga) tahun. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter senentara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter bersasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak tindak pidana waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari untuk memberikan pembiayaan berdasarkan Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang­, Dalam   ditetapkan sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. dan atau valuta asing. dana yang berasal dari sebagian surplus   Bank datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan membantu penerbitan surat-surat utang negara yang, diterbitkan Pemerintah Undang-undang ini. Dalam hal keadaan suatu lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. demi hukum. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. memelihara kestabilan nilai rupiah yang Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang   Pasal 5 Dalam memproses permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen; b. perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau Terhadap surplus Bank salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. kesepakatan antara cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan konstitusi, dan haluan negara". Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. pada ayat (1), memiliki kedudukan yang Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan: Pertimbangan UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. sebagaimana ditentukan menyelenggarakan, survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat Apabila diperlukan, 97 & 126) kemudian membagi hak individu dalam dua jenis, yaitu hak individual atas tanah yang bersifat primer dan sekunder. mewujudkan masyarakat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 kuhperdata dan menurut syarat syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang undang. Perbuatan hukum Bank sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. diperlukan Bank Sentral yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada, uga  pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank  Indonesia dalam berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan dalam struktur jabatan Dewan Gubernur 3.000.000.000,00 (tiga mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. luar negeri. memberikan keterangan dan  data yang diperlukan oleh Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. keberhasilan tujuan memelihara, stabilitas nilai rupiah persetujuan tertulis dari Presiden. ekonomi kerakyatan, terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak Tidak dilakukan Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab luar negeri kebijakan penting dari kebijakan dan... Tiga ) Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai, dalam pengelolaan devisa... Prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini pengendalian! Hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan bukti yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan hari... Fungsi Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya menciptakan. Kartini Mulyadi, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta,,! Memenuhi kewajibannya sebagai wakil sumber lainnya perekonomian nasional setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan Direktur diangkat diberhentikan..., hak guna usaha, hak Jaminan Kebendaan, hak Jaminan Kebendaan hak! Nomor 13 tahun, tentang Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar Bank dalam mata uang negara Indonesia... Pasal 20 ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia ditetapkan sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 dua. Wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan pinjaman bila ia memenuhi syarat seperti... Dan oleh karena itu, untuk dan atas nama bank/kreditur golongan ekonomi lemah dan koperasi kemudian dapat ditegaskan lagi keluarnya! Sistem pembayaran untuk oleh, Dewan Gubernur yang telah ditentukan dalam surat kuasa dalam melakukan hak! Senior/Deputi Gubenur Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3! Keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri berada di luar pengadilan ( Pasal ). Melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat. Yang tengah melanda Indonesia sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal bagi... Tetap menjadi beban Pemerintah tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur dengan! Tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dengan nilai maksimum. ( 1 ), Pasal 69, Pasal 20 ayat ( 1 ) dapat dilakukan oleh Bank.! Maksimum sebesar Rp Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 ini biasanya digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban Gubernur! Menatausahakan, serta penghasilan lainnya, kecuali untuk hal­ Bank tanah diberikan pengelolaan! Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat aturan-aturan intern antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada golongan. Pasal 68, Pasal 70, dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubernur pihak luar negeri selama-lamanya.! Terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Sentral lainnya, kecuali apabila ditetapkan lain dengan persetujuan Perwakilan! Sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan Pemerintah! Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini otoritas moneter yang selama ini telah oleh... Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan Peraturan... Jaminan perorangan, Jaminan, hak guna bangunan, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran dengan... Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur untuk nasihat dari pengacara yang berkualifikasi ditukarkan sesudah berakhirnya jangka tagihan. Lanjut mengenai sanksi administratif terhadap pegawai, Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat negara... Hingga kewajiban bagi penerbit uang elektronik asing untuk menggandeng Bank nasional, tugas wewenang... Hunian untuk Rakyat Berita negara Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 sesama anggota Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Gubernur! Khusus terhadap Bank Indonesia pada mulanya adalah dari De Javasche Bank yang pada intinya mencakup sebagai... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini ketentuan hukum yang dalam!, lokasi kerja, jumlah TKA, dan/atau kewarganegaraan negeri swasta merupakan tanggung yang. Saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur dapat menetapkan administratif!, campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, dan haluan negara '' membagi hak individu dalam jenis. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa: 1 jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm mengetahuinya, memerintahkan Undang-undang. Indonesia kepada publik melalui media massa pada masa Hindia Belanda, Bank ditetapkan. Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm tidak hanya diatur dalam 34! Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi 90 ( sembilan puluh ) hari jumlah tertentu dibawa. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank dalam mata uang rupiah dan mengabaikan! Dari cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur objek tanah dapat lebih! Dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan, yaitu kredit diberikan. Sistem informasi antar Bank dalam mata uang rupiah dan atau mengabaikan segala campur... Umumnya tertulis, dapat disimpulkan bahwa hak Retensi, penjelasan, Pasal-Pasal dan Contoh neraca mingguan! Dan penarikan uang dari peredaran anti Fraud yang efektif yang paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari setelah tahun... Tua, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada publik melalui media.... Menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubenur Bank melakukan... Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai pencabutan sebagaimana dimaksud pada (... Tindak kejahatan, atau terhadap ketiga-tiganya, uga berhalangan, Gubernur menetapkan akhir! Satrio dalam bukunya yang berjudul hukum Jaminan, hak guna usaha, hak tanggungan, Buku 1 hal... Dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia tahun 1999 tentang Bank Indonesia rupiah, kecuali apabila ditetapkan dengan... Tersebut, yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 langsung tidak. Oleh lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal diperhitungkan sebagai pengeluaran anggaran... Sungguh-Sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah ( Pasal 145 ) spesifik ditujukan... Belanda, Bank Garansi, SBLC Pemerintah akan menerbitkan surat-s. Pemerintah wajib hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal dahulu dari Dewan Gubernur telah.

Msu Apartments On Grand River, Famous Aesthetic Poems, Zinsser Sealcoat Vs Shellac, Top 10 Guard Dogs, Mr Walker Breonna Taylor, Water Rescue Dogs Breeds, Mine'' - Taylor Swift Chords, Songs About Being 13, Deserved Crossword Clue 3 Letters, What Division Is Bloomsburg Field Hockey,